Pencegahan korupsi anggaran adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan agar dana publik yang dialokasikan untuk pembangunan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu daerah yang perlu memperkuat langkah pencegahan korupsi anggaran adalah Tanjungselor. Terdapat beberapa langkah yang perlu diperkuat untuk mencegah korupsi anggaran di Tanjungselor.
Pertama-tama, transparansi anggaran perlu diperkuat. Menurut KPK, transparansi merupakan salah satu kunci dalam mencegah korupsi anggaran. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara lebih ketat. Hal ini juga dapat meminimalisir adanya penyelewengan anggaran yang sering terjadi di daerah-daerah.
Selain itu, pengawasan anggaran juga perlu diperkuat. Menurut pakar anti-korupsi, Teten Masduki, pengawasan yang kuat dapat menjadi benteng terakhir dalam mencegah korupsi anggaran. Dengan adanya pengawasan yang ketat, peluang terjadinya korupsi akan semakin kecil.
Langkah selanjutnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak untuk mengetahui penggunaan anggaran publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka akan lebih sulit bagi oknum-oknum yang ingin melakukan korupsi anggaran.
Tidak hanya itu, penerapan e-budgeting juga perlu diperkuat di Tanjungselor. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, e-budgeting dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi anggaran karena semua transaksi anggaran akan tercatat secara transparan. Dengan adanya e-budgeting, maka penggunaan anggaran akan lebih terkontrol.
Terakhir, peran aparat penegak hukum juga sangat penting dalam mencegah korupsi anggaran di Tanjungselor. Menurut Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, aparat penegak hukum harus tegas dalam menindak oknum-oknum yang terlibat dalam korupsi anggaran. Dengan adanya penindakan yang tegas, maka akan memberikan efek jera bagi oknum-oknum lainnya.
Dengan memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi anggaran di Tanjungselor, diharapkan dana publik yang dialokasikan dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan daerah. Semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga aparat penegak hukum perlu bekerja sama untuk mencegah korupsi anggaran. Jika semua pihak bersatu, maka korupsi anggaran dapat diminimalisir dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar.