Ketika berbicara tentang transparansi anggaran daerah Tanjungselor, langkah-langkah yang perlu dilakukan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Mengetahui bagaimana dana publik digunakan oleh pemerintah daerah adalah hak masyarakat yang harus dilindungi.
Menurut Bambang Widjojanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Meningkatkan transparansi anggaran daerah adalah kunci untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.” Dengan kata lain, ketika anggaran daerah di Tanjungselor lebih transparan, maka akan lebih sulit bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korupsi.
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mempublikasikan anggaran daerah secara terbuka. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat laman website khusus yang berisi informasi detail mengenai anggaran daerah, mulai dari alokasi dana hingga penggunaannya. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat.
Menurut Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Transparency International Indonesia, “Transparansi anggaran daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat sebagai pemegang kekuasaan.” Oleh karena itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Selain itu, penting juga untuk melakukan audit independen terhadap penggunaan anggaran daerah. Dengan adanya audit independen, maka akan lebih mudah untuk mendeteksi adanya potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana publik. Hal ini juga dapat menjadi salah satu langkah preventif untuk mencegah terjadinya korupsi di Tanjungselor.
Dengan melakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi anggaran daerah Tanjungselor, diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan akuntabel. Sehingga, dana publik dapat benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan transparan.