Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Di Tanjungselor, langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap APBD perlu segera dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pemborosan anggaran yang merugikan masyarakat.
Menurut Bambang Setiawan, seorang pakar keuangan daerah, pengawasan terhadap APBD merupakan kunci utama dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. “Dengan pengawasan yang ketat, kita dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan pengawasan APBD di Tanjungselor adalah dengan memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) daerah. BPK daerah perlu memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk melakukan audit terhadap pengelolaan APBD secara menyeluruh. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Selain itu, kerjasama antara BPK daerah dengan lembaga pengawasan lainnya seperti Inspektorat Daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu ditingkatkan. Dengan adanya sinergi antar lembaga pengawasan, akan lebih mudah untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan anggaran dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat.
Menurut Ahmad Yusuf, seorang mantan anggota DPRD Tanjungselor, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam pengawasan APBD. “Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara perlu aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah. Mereka dapat melakukan pengawasan melalui mekanisme laporan keuangan yang transparan dan partisipasi dalam rapat-rapat anggaran di tingkat desa atau kecamatan,” katanya.
Dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan pengawasan terhadap APBD Tanjungselor dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini akan memberikan perlindungan kepada keuangan daerah dari potensi penyalahgunaan dan korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.